Berita

SURAT EDARAN PENDATAAN HONORER

23 July 2010 | 00:28 - Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya  

Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya

  EMAIL     PRINT


www.bpn.go.id/Beranda/Berita---Artikel/Berita/SURAT-EDARAN-KEPALA-BADAN-PERTANAHAN-NASIONAL-REPU.aspx

Nomor : 2054/3.213-100/VII/2010 Jakarta, 07 Juli 2010

Sifat :

Lampiran :

Hal : Pendataan Tenaga Honorer

Badan Pertanahan Nasional R.I.

Yth. :

1. Sdr. Para Kepala Biro, Direktur, Inspektur dan Kepala Pusat

di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;

2. Sdr. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta;

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

di Seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 Tentang

Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat

disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran sebagaimana tersebut diatas, kepada seluruh Instansi

Pemerintah diminta untuk melakukan pendataan dan inventarisasi kembali terhadap tenaga

honorer yang ada pada masing-masing Instansi Pemerintah.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga

Honorer menjadi CPNS, tenaga honorer terdiri dari :

a. Kategori I

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN atau APBD, dengan kriteria :

1) Diangkat oleh Pejabat yang berwenang,

2) Bekerja di Instansi Pemerintah,

3) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih

bekerja secara terus menerus,

4) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari

2006.

b. Kategori II

Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau APBD, dengan

kriteria :

1) Diangkat oleh Pejabat yang berwenang,

2) Bekerja di Instansi Pemerintah,

3) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih

bekerja secara terus menerus,

4) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari

2006.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta kepada Saudara untuk :

a. Melakukan pendataan kembali terhadap tenaga honorer yang ada pada wilayah kerja Saudara

berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer (sebagaimana formulir terlampir)

dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

bagi honorer di lingkungan Kanwil BPN Provinsi, Ketua STPN bagi honorer di lingkungan

STPN, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian bagi honorer di lingkungan BPN R.I.).

-2-

b. Menyampaikan formulir sebagaimana tersebut pada angka 3a kepada pejabat yang

bertanggungjawab dibidang pengawasan (Inspektur pada Inspektorat Utama BPN R.I.) untuk

mendapatkan persetujuan.

c. Menyampaikan formulir pendataan tenaga honorer yang telah ditanda tangani oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian dan Inspektur beserta bukti pendukungnya yang telah dilegalisir

(fotocopy Surat Keputusan pengangkatan sebagai tenaga honorer/sejenisnya) kepada Biro

Organisasi dan Kepegawaian

d. Apabila sampai tanggal 30 Juli 2010 formulir pendataan tenaga honorer sebagaimana

tersebut pada angka 3c belum disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian, maka

unit kerja Saudara dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan

tenaga honorer kembali.

e. Pejabat yang menandatangani formulir akan dikenai

apabila dikemudian hari ternyata diketahui data tenaga honorer yang disampaikan tersebut

tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS UTAMA,

Ttd.

MANAGAM MANURUNG, S.H., M.Kn.

NIP. 19531015 198103 1 007

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;

2. Inspektur Utama dan para Deputi di lingkungan BPN R.I. di Jakarta.

paling lambat tanggal 30 Juli 2010.sanksi administrasi maupun pidana,